DEFINISI PAHAM NEOLIBERALISME

-



Neoliberalisme sebagai perwujudan baru paham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Paham liberalisme dipelopori oleh ekonom asal Inggris yaitu Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930.



Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu. Selanjutnya sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari John Maynard Keynes yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan New Deal. Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi.



Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan full employment yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat profit dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional atau Trans Nasional Corporation/Multi Nasional Corporation (TNC/MNC).



Menguatnya kekuatan modal dan politik perusahaan-perusahaan transnasional (TNC/MNC) yang banyak muncul di negara-negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima. Melalui kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO, mereka mampu memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan paham neo-liberalisme.



Secara garis besar tujuan pendirian paham neoliberalisme yaitu :

1. biarkan pasar bekerja tanpa distorsi (unregulated market is the best way to increase economic growth), keyakinan ini berakibat bahwa perusahaan swasta harus bebas darintervensi pemerintah, apapun akibat sosial yang dihasilkan.

2. kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak perlu seperti subsidi untuk pelayanan sosial seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan social lainnya.

3.perlu diterapkan deregulasi ekonomi, mereka percaya bahwa regulasi selalu mengurangi keuntungan, termasuk regulasi mengenai AMDAL, keselamatan kerja dan sebagainya.

4.privatisasikan semua badan usaha negara. Privatisasi ini termasuk juga perusahaan‐perusahaan


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN ARTI DAN LAMBANG DARI KOPERASI INDONESIA

-
3.1. Lambang Koperasi Arti dari Lambang  No Lambang Arti 1 Perisai Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. 2 Rantai (di sebelah kiri) Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh. 3 Kapas dan Padi (di sebelah kanan) Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup s...
Baca selengkapnya

APA SAJA KAWASAN PASAR BEBAS DUNIA

-
1. Uni Eropa Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintahan eropa yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastricht) pada tahun 1992. Badan ini memiliki 4 institusi utama, yaitu : Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Komisi Eropa. Tiap institusi memiliki presiden sendiri, dan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Uni Eropa memiliki beberapa negara, yaitu : Swedia, Finlandia, Latvia, Lituania, Polandia, Denmark, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg, Irlandia, Britania Raya, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Malta, Austria, Slovenia, Rep. Ceko, Slowakia, Hongaria, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan Rumania. Hubungan perdagangan antara negara-negara Eropa terus berkembang dan diperkirakan telah mencapai peningkatan dua kali lipat berkat dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan yang ad...
Baca selengkapnya

ETIKA DALAM BERBISNIS

-
PENGERTIAN ETIKA BISNIS ADALAH STANDAR-STANDAR   BERPRILAKU DAN NILAI-NILAI MORAL YANG MENGATUR TINDAKAN-TINDAKAN DAN KEPUASAN-KEPUASAN DALAM LINGKUNGAN KERJA.         DISAMPING ITU BISNIS JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN BERAGAM MASALAH-MASALAH SOSIAL TERMASUK BAGAIMANA SUATU KEPUTUSAN AKAN MEMPENGARUHI LINGKUNGAN, KARYAWAN DAN PELANGGAN PERANAN INDIVIDU         LINGKUNGAN BISNIS DEWASA INI, PERAN INDIVIDU DAPAT MEMBUAT PERBEDAAN DALAM HAL EKSPEKTASI DAN PRILAKU ETIS, KETIKA PARA EKSEKUTIF, MANAJER DAN KARYAWAN MENUNJUKKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA PRIBADI PENGEMBANGAN ETIKA   INDIVIDUAL         INDIVIDU-INNDIVIDU PADA UMUMNYA MENGEMBANGKAN STANDAR-STANDAR ETIKA DALAM TIGA TAHAP: YAITU: 1.    TAHAP PRAKONVENSIONAL YAITU INDIVIDU UTAMANYA AKAN MEMIKIRKAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MEREKA SENDIRI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MEREKA MEMATUHI ATURAN-ATURAN E...
Baca selengkapnya