LINGKUNGAN REGULATORIS HUKUM DALAM BISNIS

-

1. ANTITRUST DAN REGULASI BISNIS,

HAL INI TERJADI PADA PERIODE 1930-AN YANG BERORIENTASI UNTUK MELINDUNGI PEKERJAAN KARENA KETIKA ITU DUNIA BERADA DI TENGAH-TENGAH DEPRESI BESAR SAAT  ITU. ADAPUN UU ANTITRUST DAN REGULASI BISNIS YANG DIBERLAKUKAN DI AS MELIPUTI:

    1. UU SHERMAN 1890 (SHERMANT ACT),  YANG MENGATUR TENTANG SISTEM BISNIS  YANG KOMPETITIF SEBAGAI SUATU TUJUAN  KEBIJAKAN NASIONAL. UU INI SECARA SPESIFIK MELARANG   MONOPOLI DAN PEMBATASAN PERDAGANGAN
    2. UU CLAYTON 1914 (CLAYTON ACT), MEMBERIKAN PEMBATASAN PADA  DISKRIMINASI HARGA , TRANSAKSI EKSKLUSIF, PENGIKATAN KONTRAK DAN DEWAN DIREKSI YANG  SALING TERKAIT YANG MENGURANGI PERSAINGAN ATAU DAPAT MENGARAH PADA SUATU MONOPOLI
    3. UU KOMISI PERDAGANGAN FEDERAL 1914 (FEDERAL TRADE COMMISSION ACT), MENDIRIKAN FTC DENGAN WEWENANG UNTUK MENYELIDIKI PRAKTIK-PRAKTIK BISNIS, UU  INI JUGA MELARANG  METODE PERSAIANGAN YANG TIDAK ADIL
    4. UU ROBINSON-POTMAN  1936 (ROBINSON-POTMAN ACT), UU INI MELARANG DISKRIMINASI HARGA  DALAM PENJUALAN KEPADA PEDAGANG BESAR, PENGECER ATAU PRODUSEN LAIN , UU INI JUGA MELARANG PENENTUAN HARGA YANG DIRANCANG UNTUK MENGHILANGKAN PERSAINGAN
  1. DEREGULASI BISNIS.

 PERIODESASI INI TERJADI PADA TAHUN 1970-AN YANG PENGARUHNYA TETAP  TERASA SAMPAI SAAT INI, BANYAK INDUSTRI YANG DIREGULASI  DIBEBASKAN  UNTUK MEMILIH PASAR  YANG MEREKA  INGIN LAYANI. INDUSTRI YANG DIDEREGULASI  JUGA DIPERKENANKAN UNTUK MENENTUKAN HARGA  PRODUK-PRODUK MEREKA  TANPA PANDUAN DARI REGULASI PUSAT. ADAPUN UU YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEREGULASI:

    1. UU DEREGULASI PENERBANGAN 1978 (AIRLINE DEREGULATION ACT): MEMPERKENANKAN MASKAPAI PENERBANGAN MENENTUKAN TARIF  DAN MEMILIH RUTENYA SENDIRI
    2. UU MOTOR CARRIER 1980 (MOTOR CARRIER  ACT): MEMUNGKINKAN INDUSTRI TRANSPORTASI UNTUK MENEGOSIASIKAN TARIF MAUPUN LAYANANNYA
    3. UU TELEKOMUNIKASI 1996(TELECOMMUNICATION ACT): MEMANGKAS PENGHALANG  U NTUK KOMPETISI DI BIDANG JASA  TELEPON  LOKAL MAUPUN INTERLOKAL DAN PASAR TELEVISI
  1. PERLINDUNGAN KONSUMEN: HAL INI MERUPAKAN SASARAN UTAMA DALAM HUKUM BISNIS  DAN TELAH BANYAK UU  YANG DIKELUARKAN   DALAM BIDANG INI, ANTARA LAIN:
    1. UU MAKANAN DAN OBAT-OBATAN FEDERAL 1906 (FEDERAL  FOOD  AND  DRUG  ACT), MELARANG PEMALSUAN MAUPUN PENYALAHGUNAAN MEREK-MEREK  MAKANAN  DAN OBAT-OBATAN YANG TERDAPAT  DALAM PERDAGANGAN  ANTAR DAERAH
    2. UU PERLINDUNGAN KREDIT KONSUMEN 1968  (CONSUMER CREDIT PROTECTION  ACT): MENSYARATKAN  ADANYA  PENGUNGKAPAN  MENGENAI  TINGKAT  SUKU BUNGA  TAHUNAN  ATAS PINJAMAN  MAUPUN PEMBELIAN  SECARA KREDIT
    3. UU KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL  1970 (NATIONAL  ENVIROINMENTAL  POLICY  ACT): MEMBENTUK AGEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP  YANG MENANGANI  BERBAGAI JENIS  POLUSI DAN ORGANISASI YANG MENIMBULKAN POLUSI
  2. PERLINDUNGAN KARYAWAN, ADAPUN UU YANG TERKAIT DENGAN HAL INI ANTARA  LAIN:
    1. UU STANDAR  TENAGA  KERJA WAJAR, 1938 (LABOR  FAIR  STANDARS  ACT): MEMBERIKAN  PEMBAYARAN UPAH MINIMUM DAN LEMBUR UNTUK WAKTU KERJA LEBIH DARI 40 JAM DALAM SATU MINGGU KERJA, MEMBATASI DIPEKERJAKANNYA  ANAK-ANAK DAN MENGHARUSKAN PERUSAHAAN MENCATAT UPAH DAN JAM KERJA
    2. UU WARGA AMERIKA DENGAN CACAT TUBUH 1991 (AMERICANS  WITH  DISABILITIES  ACT}, MELARANG  ADANYA DISKRIMINASI  PADA WARGA  YANG  CACAT DI DALAM AKOMODASI UNTUK TRANSPORTASI  DAN TELEKOMUNIKASI
  3. PERLINDUNGAN INVESTOR, ANTARA LAIN:
    1. UU BURSA EFEK  1934 (SECURITIES EXCHANGE ACT): MEMBENTUK  BADAN  PENGAWAS  PASAR MODAL  DENGAN  WEWENANG  MENCATAT, MENGATUR  PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PIALANG, AGEN-AGEN PEMINDAHAN,  BADAN-BADAN KLIRING DAN BURSA-BURSA SAHAM
    2. UU KERAHASIAAN BANK  1970 (BANK SECRECY ACT): MENCEGAH  PENCUCIAN UANG DAN PENGGUNAAN REKENING-REKENING  BANK ASING  SECARA  RAHASIA,  MENCIPTAKAN  JEJAK  KERTAS  INVESTIGATIF  UNTUK TRANSAKSI-TRANSAKSI  MATA UANG DALAM JUM LAH BESAR, MEMBERLAKUKAN  KETENTUAN  PIDANA  DAN  PERDATA BAGI  KETIDAKPATUHAN TERHADAP  KETENTUAN PELAPORAN,  MEMPERBAIKI  PENDETEKSIAN DAN PENYELIDIKAN  PELANGGARAN-PELANGGARAN KRIMINAL

INTI  HUKUM BISNIS

          FONDASI AWAL DARI HUKU,M BISNIS AS ADALAH HUKUM KONTRAK DAN HUKUM KEAGENAN,KODE KOMERSIAL SERAGAM (UNIFORM COMMERCIAL CODE) YANG MELIPUTI,  HUKUM PENJUALAN DAN HUKUM INSTRUMEN YANG DAPAT DINEGOSIASIKAN,  HUKUM PROPERTY   DAN HUKUM BAILMENT, HUKUM MEREK DAGANG

HUKUM KONTRAK DAN HUKUM KEAGENAN

          KONTRAK ADALAH: PERJANJIAN YANG SECARA LEGAL  DAPAT DILAKSANAKAN ANTARA DUA ATAU LEBIH PIHAK YANG BERHUBUNGAN ATAS SUATU TINDAKAN ATAU HAL TERTENTU

          KEAGENAN ADALAH HUBUNGAN LEGAL DIMANA SATU SATU PIHAK YANG DISEBUT PRINSIPAL MENUNJUK PIHAK LAIN YANG DISEBUT AGEN UNTUK MELAKUKAN KONTRAK DENGAN PIHAK KETIGA ATAS  NAMA  PRINSIPAL

          KEBANYAKAN HUKUM AS DIDASARKAN PADA KODE KOMERSIAL SERAGAM (UNIFORM COMMERCIAL CODE) YANG BIASANYA DISINGKAT UCC YANG MENCAKUP TOPIK SEPERTI HUKUM PENJUALAN DAN INSTRUMEN YANG DAPAT DINEGOSIASIKAN.

          HUKUM PENJUALAN ADALAH:  HUKUM YANG  MENGATUR  PENJUALAN BARANG DAN JASA  SECARA TUNAI ATAUPUN SECARA KREDIT.

          INSTRUMEN  YANG DINEGOSIASIKAN: SURAT-SURAT BERHARGA SEPERTI CEK YANG DAPAT DIPINDAHTANGANKAN DIANTARA INDIVIDU MAUPUN  BISNIS

          PASAL  3 UCC MENSYARATKAN BAHWA  IN STRUMEN YANG DAPAT DINEGOSIASIKAN  HARUS TERTULIS DAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BERIKUT:

    1. IA HARUS DITANDATANGANI  OLEH PEMBUAT ATAU PENARIK
    2. IA HARUS MEMBUAT SUATU JANJI ATAU PERINTAH TANPA  SYARAT   UNTUK MEMBAYAR UANG  DALAM JUMLAH TERTENTU
    3. IA HARUS DIBAYARKAN SESUAI PERMINTAAN ATAU  PADA  SATU WAKTU TERTENTU
    4. IA HARUS DIBAYARKAN KEPADA PEMESAN ATAU PEMEGANG

HUKUM PROPERTY DAN HUKUM BAILMENT:

          HUKUM PROPERTY ADALAH SALAH SATU FITUR PENTING DARI SISTEM WIRAUSAHA SWASTA , SEMENTARA PROPERTY SESUATU HAL YANG MANA SESEORANG ATAU SEBUAH PERUSAHAAN  MEMILIKI HAK UNTUK MEMILIKI ATAU MENGGUNAKAN  DENGAN TIDAK TERBATAS, HAK  PROPERTY  DIJAMIN DAN DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI AS

          HUKUM BAILMENT BERHUBUNGAN DENGAN PENYERAHAN PROPEETY PRIBADI OLEH SESEORANG KEPADA ORANG LAIN   KETIKA  PROPERTY TERSEBUT HARUS DISERAHKAN PADA  SATU TANGGALMDI  KEMUDIAN HARI

MEREK DAGANG, HAK PATEN DAN HAK CIPTA

          MEREK DAGANG, TERDIRI DARI KATA-KATA, SIMBOL ATAU TANDA-TANDA LAINNYA YANG DIGUNAKAN PERUSAHAN UNTUK MENGIDENTIFIKASIKAN PENAWARAN YANG DIBERIKANNYA

          HAK PATEN, MERUPAKAN HAK EKSLUSIF YSNG DIMILIKI  ATAS SUATU PENEMUAN OLEH PENEMUNYA SELAMA  17 TAHUN

HAK CIPTA, (COPYRIGHT), HAK EKSLUSIF TERHADAP  MATERI, SEPERTI  BUKU

HUKUM KERUGIAN, HAL INI MENGACU PADA  KEJAHATAN PERDATA YANG DILAKUKAN TERHADAP ORANG LAIN ATAS PROPERTY ORANG TERSEBUT, SEHINGGA HUKUM KERUGIAN BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM KEAGENAN KARENA SUATU ENTITAS BISNIS TAU PRINSIPAL DAPAT DIANGGAP BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG DILAKUKAN AGEN-AGENNYA DI DALAM MELAKSANAKAN TRANSAKSI BISNIS


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGERTIAN ARTI DAN LAMBANG DARI KOPERASI INDONESIA

-
3.1. Lambang Koperasi Arti dari Lambang  No Lambang Arti 1 Perisai Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya. 2 Rantai (di sebelah kiri) Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh. 3 Kapas dan Padi (di sebelah kanan) Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup s...
Baca selengkapnya

APA SAJA KAWASAN PASAR BEBAS DUNIA

-
1. Uni Eropa Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintahan eropa yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan perjanjian Maastricht) pada tahun 1992. Badan ini memiliki 4 institusi utama, yaitu : Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Komisi Eropa. Tiap institusi memiliki presiden sendiri, dan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Uni Eropa memiliki beberapa negara, yaitu : Swedia, Finlandia, Latvia, Lituania, Polandia, Denmark, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg, Irlandia, Britania Raya, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Malta, Austria, Slovenia, Rep. Ceko, Slowakia, Hongaria, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan Rumania. Hubungan perdagangan antara negara-negara Eropa terus berkembang dan diperkirakan telah mencapai peningkatan dua kali lipat berkat dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan yang ad...
Baca selengkapnya

ETIKA DALAM BERBISNIS

-
PENGERTIAN ETIKA BISNIS ADALAH STANDAR-STANDAR   BERPRILAKU DAN NILAI-NILAI MORAL YANG MENGATUR TINDAKAN-TINDAKAN DAN KEPUASAN-KEPUASAN DALAM LINGKUNGAN KERJA.         DISAMPING ITU BISNIS JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN BERAGAM MASALAH-MASALAH SOSIAL TERMASUK BAGAIMANA SUATU KEPUTUSAN AKAN MEMPENGARUHI LINGKUNGAN, KARYAWAN DAN PELANGGAN PERANAN INDIVIDU         LINGKUNGAN BISNIS DEWASA INI, PERAN INDIVIDU DAPAT MEMBUAT PERBEDAAN DALAM HAL EKSPEKTASI DAN PRILAKU ETIS, KETIKA PARA EKSEKUTIF, MANAJER DAN KARYAWAN MENUNJUKKAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA PRIBADI PENGEMBANGAN ETIKA   INDIVIDUAL         INDIVIDU-INNDIVIDU PADA UMUMNYA MENGEMBANGKAN STANDAR-STANDAR ETIKA DALAM TIGA TAHAP: YAITU: 1.    TAHAP PRAKONVENSIONAL YAITU INDIVIDU UTAMANYA AKAN MEMIKIRKAN KEBUTUHAN DAN KEINGINAN MEREKA SENDIRI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MEREKA MEMATUHI ATURAN-ATURAN E...
Baca selengkapnya